Tifatul: PKS Tetap Berkoalisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PKS yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, menegaskan bahwa PKS tetap berkoalisi dengan partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"PKS tetap berkoalisi," katanya ketika ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/3/2011).

Tifatul menegaskan, sampai saat ini belum ada perubahan formasi partai-partai koalisi. Dia juga menegaskan, PKS belum dicabut dari daftar partai pendukung pemerintah. "Emang pepohonan dicabut?" katanya.
Dia mengakui sudah ada pembicaraan antara petinggi PKS dan Partai Demokrat. Namun, dia menolak menjelaskan substansi pembicaraan tersebut. "Ya, nantilah. Ini belum apa-apa. Presiden belum mengumumkan apa-apa. Jadi, kita jangan mendahului," kata Tifatul.
Tifatul hanya menyatakan dukungannya kepada niat Presiden Yudhoyono untuk berkomunikasi dengan pimpinan partai anggota koalisi. Dia berharap komunikasi itu berlanjut di masa depan.
Golkar siap oposisi
Sementara itu, di tempat berbeda, Ketua Umum Partai Golkar menyatakan bahwa partainya siap beroposisi jika tidak lagi diinginkan di koalisi. Saat memberikan pidato dalam pembukaan Rapat Konsolidasi Nasional yang khusus membahas mengenai perkembangan kondisi politik terakhir di Hotel Sultan, Jakarta, Aburizal menegaskan, tidak selayaknya perombakan menteri di kabinet didasarkan pada kepentingan politik praktis semata demi mempertahankan kekuasaan.
Kendati demikian, Ical melanjutkan, Golkar juga terbuka untuk pilihan lainnya, yakni tetap bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Hanya, ia menekankan, koalisi yang dibangun bukan berarti mengubur perbedaan pendapat antarpartai di dalamnya.
Hubungan antarpartai politik pendukung pemerintah merenggang pasca-usulan hak angket pajak. Partai Golkar dan PKS memilih berbeda suara dengan Partai Demokrat. Kedua partai tersebut juga bersimpang jalan saat pengambilan keputusan mengenai usulan hak angket pajak kasus Bank Century. Presiden Yudhoyono tengah memikirkan evaluasi serius untuk menata ulang koalisi.