VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan telah berkomunikasi dengan Partai Demokrat soal format ulang koalisi yang berimbas pada perombakan kabinet."Tapi ya nantilah, ini kan belum apa-apa. Presiden belum mengumumkan apa-apa.
Jadi jangan mendahului," kata Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga mantan Presiden PKS, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 8 Maret 2011.Tifatul enggan memberikan keterangan terkait pertemuan dengan Demokrat itu. Hingga Selasa siang, hanya PKS dan Golkar dari anggota koalisi yang diketahui belum bertemu SBY. Golkar sudah ada kepastian, Selasa petang, Ketua Umum Aburizal Bakrie menemui SBY.
Apakah PKS diam-diam sudah bertemu SBY? Menurut Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, komunikasi antara PKS dan SBY dilakukan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Mustafa tetap tak bersedia menjawab pertanyaan. "Kami hormati, karena Ustaz Hilmi yang komunikasi dengan SBY," kata Mustafa di gedung DPR, Jakarta.
Dia hanya menjelaskan, hasil pertemuan petinggi PKS bersama Hilmi Aminuddin di Lembang, Bandung, pada Kamis malam 3 Maret 2011 lalu, adalah cerminan sikap PKS soal isu ini. "Dan itu menjadi arahan tentang nasib koalisi bagi PKS."
Jadi hingga saat ini, posisi PKS, masih menunggu SBY. "Beliau (SBY) seorang negarawan, ahli strategi, tahu sejarah. Bangun koalisi tak mudah. Beliau dengan PKS sudah bekerjasama sejak periode sebelum ini," ujar Mustafa.
Mustafa menilai, mungkin saja SBY sedang refleksi. Sedang melakukan perenungan tajam. Karena bangsa ini akan menghadapi masalah berat. "Gejolak politik dunia, kenaikan BBM, koordinasi kementerian belum bagus. Wacana berkembang bukan dari Pak SBY, lebih ke wacana normatif," kata dia.
Bola panas
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Bidang Informasi, Mahfudz Siddiq, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada dalam satu dilema terkait koalisi. "SBY bak mendapat bola panas", kata Mahfudz.
"Elite Partai Demokrat sudah melempar bola panas ke Presiden yang 'dipaksa' mengambil keputusan berat serta berisiko politik besar," kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu.
Dilema dihadapi SBY adalah, jika melakukan reshuffle maka pertimbangannya harus berdasarkan kinerja sehingga bukan kader PKS dan Golkar saja yang akan terkena.
Kemudian, "Jika gara-gara (mendukung usulan) Angket, maka bisa dipastikan Presiden SBY akan kehilangan dua partai pendukungnya di koalisi. Risiko yang terlalu berbahaya," kata Mahfudz. Jika PKS dan Golkar disisihkan dari koalisi, muncul pula persoalan baru yakni harus mencari mitra koalisi baru untuk menyeimbangkan kekuatan di parlemen.
Tawaran politik ke PDIP dan Gerindra agar bergabung dalam koalisi pun, menurut Mahfudz, juga bukan suatu perkara mudah. PDIP dan Gerindra tentu akan meminta kompensasi besar jika diajak masuk koalisi. Kompensasi ini pun belum tentu mengamankan dukungan kedua partai ini.
"Akhirnya, jika negosiasi dengan PDIP dan Gerindra gagal, Presiden SBY terperangkap dalam choice of no choice," kata Mahfudz.
Kemungkinan lain, SBY bisa saja mengeluarkan PKS namun tetap menggandeng Golkar. Model format ulang seperti ini dikemukakan Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla pada Minggu lalu, bahwa "Semua menteri dari PKS akan dipangkas."
Menurut Mahfudz, ini mungkin saja. "Porsi suara koalisi masih cukup besar, namun kesulitannya adalah membuat penjelasan rasional atas pilihan ini," kata Mahfudz.
Karena itu, Mahfudz menilai, SBY terperangkap dalam blunder politik akibat sikap dan manuver politik sejumlah elite Partai Demokrat. "Mereka didorong oleh kemarahan sesaat, disisipi kepentingan tersembunyi, namun tidak mengkalkulasi implikasi serius yang harus ditanggung oleh Presiden SBY yang kadung sudah pidato di Istana akan mengambil keputusan politik soal koalisi," kata Mahfudz.
Bagus di luar koalisi?
Apa yang terjadi jika PKS tak lagi berada di Pemerintahan? Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan ada plus-minus tersendiri buat PKS.
Secara internal, kata Burhan, berada di luar pemerintahan akan mensolidkan mereka. "PKS akan mendapatkan dukungan penuh dari basis pemilih mereka," kata Burhan saat diwawancara VIVAnews, Senin 7 Maret 2011.
Burhan mendasarkan pendapatnya ini pada survei terakhir LSI pada Desember 2010 lalu. LSI menemukan pemilih PKS adalah terbanyak yang tak puas pada pemerintah dibanding partai-partai koalisi lainnya. "Bisa dikatakan, pemilih PKS paling kritis di antara partai-partai koalisi," kata Burhan.
"Itu sebabnya," kata Burhan, "PKS sering akrobatik. Tujuannya ya itu, menjaga basis massanya."
Namun, Burhan tak tahu apakah posisi 'oposisi' akan meningkatkan daya pikat elektoral PKS. Pengalaman PKS [saat itu Partai Keadilan] beroposisi selama dua tahun di masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri kurang memadai dijadikan rujukan pengalaman oposisi.
"Selama ini, magnet elektoral oposisi ini dipegang PDIP," kata Burhan. "Jika masyarakat tak puas dengan pemerintah, maka mereka memilih PDIP. Jika masyarakat puas, maka Partai Demokrat yang dipilih."
Namun yang pasti, jika memang PKS keluar dari pemerintah, momentum ini harus dimanfaatkan PKS menarik pemilih baru.
Minus jika keluar dari pemerintah, jelas Burhan, PKS bisa saja kesulitan mencari sumber daya finansial. Posisi di pemerintahan, kata Burhan, lebih membuka peluang bagi PKS mencari sumber daya keuangan di tengah sistem politik oligarkis, dan kapitalistik ini. "Artinya, jika mereka beroposisi, PKS harus kreatif mencari sumber pendanaan alternatif," kata Burhan.
Dan apa pun pilihan PKS, kader-kader PKS sudah siap beroposisi. Hari Minggu lalu, DPP PKS sudah bertemu pimpinan PKS daerah se-Jabodetabek. "Prinsipnya, mereka siap menerima apapun keputusan dan kebijakan DPP," kata Mahfudz Siddiq.(np)
• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar